PRD Kabupaten Kolaka meminta SKPD segera mendata Kendaraan Dinas (Randis) yang tidak produktif lagi. Hal tersebut agar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kolaka dapat secepatnya membentuk tim pelelangan aset.

Anggota Komisi II DPRD Kolaka Amiruddin Masang, Minggu (27/7), mengungkapkan DPRD memang mendesak BPKAD untuk melelang saja aset daerah yang dianggap tidak produktif. Tujuannya agar tidak membebani APBD untuk biaya perawatan, sekaligus menjadi pemasukan di Pendapatan Asli Daerah (PAD). BPKAD Sendiri terang Amiruddin, masih dalam posisi menunggu hasil pendataan dari masing-masing SKPD. “Yang jelas, Komisi II DPRD Kolaka berharap SKPD yang ada Randisnya tidak produktif lagi, secepatnya didata untuk proses lelang, sehingga bisa menjadi tambahan untuk PAD,” ungkapnya.

Tidak sekedar menunggu, DPRD terangnya akan menekan kepada SKPD untuk segera menyelesaikan pendataan. Caranya, melalui pembahasan LKPJ yang tentunya akan dihadiri para kepala SKPD. “Kalau mereka (SKPD red) tidak melakukan pendataan, kita (Komisi II) akan segera memanggil untuk dilakukan Rapat Dengar Pendapat, sehingga semuanya bisa diketahui apa kendalanya,” tutupnya.

Sebelumnya, Kepala BPKAD Kolaka Nur Syamsul mengatakan, tengah menunggu, hasil pendataan oleh SKPD. Setelah SKPD terkait melakukan pendataan, tidak serta merta dikirim kepada BPKAD, melainkan kepada bupati terlebih dahulu, lalu Ke sekda, terakhir BPKAD. “Setelah semuanya itu dilakukan, BPKAD bentuk tim kembali untuk melihatnya. Kalau sudah betul, kita akan ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) untuk segera dilakukan pelelangan. Yang menetukan harga, KPKNL bukan BPKAD,” tutupnya. (ing/b)

Sumber : https://kolakaposnews.com/