Bantuan Non Tunai di Kolaka Mulai Tersalur

By Ismail Marzuki 16 Des 2019, 07:37:26 WIBEkonomi

Bantuan Non Tunai di Kolaka Mulai Tersalur

Keterangan Gambar : WARGA WUNDULAKO SAAT MENERIMA BANTUAN PEMERINTAH NON TUNAI (BPNT) YANG DISERAHAKAN SECARA SIMBOLIS OLEH CAMAT WUNDULAKO ABDUL RASYID PUTEH DIDESA SABIANO. FOTO : NENO/KOLAKA POS


Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) untuk wilayah kabupaten Kolaka mulai disalurkan sejak pekan lalu. Sebanyak 7.433 penerima sebagian besar telah menerima bantuan pusat tersebut berupa beras dan telur.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kolaka Akbar mengatakan, pihaknya bersama bank Mandiri selaku bank yang ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk menyediakan agen E-Warung bersama Bulog sejak pekan lalu telah mendistribusikan bantuan berupa beras dan telur kepada penerima manfaat. “Allhamdulilah saat ini pendistribusian berjalan lancar dan terkendali, meski mesin agen belum maksimal,” ungkapnya saat ditemui media ini, Jumat (13/12).

Akbar mengaku meski terkenda mesin bagi agen E-Warung yang ditunjuk oleh pihak bank Mandiri, namun proses penyalurannya berjalan lancar dan terkendali. Saat ini baru 34 mesin agen yang disiapkan oleh pihak Bank, yang seharusnya 108 mesin disiapkan diseluruh wilayah kabupaten Kolaka.

Dimana setiap satu agen minimal 50 dan maksimal 100 penerima yang akan dilayani pada saat pendistribusian bantuan. Adapun total bantuan diberikan Rp 110 ribu perbulan yang akan ditukarkan dengan beras dan telur. Jadi penerima akan dapat beras 10 kilo dan 7 butir telur dan mereka akan terima tiga mulai bulan Oktober, November, dan Desember. Dan diakhir Desember sudah rampung disalurkan. “Jadi kendalanya mesin yang masih kurang tapi pihak bank Mandiri akan segera menyiapkan dalam waktu dekat ini,” akunya.

Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pihkanya mengantisipasi dengan melakukan penyaluran secara bertahap sehingga tidak terjadi antrian misalnya hari ini dusun ini besok lain lagi.

Saat ini, kata Akbar penyaluran kartu BPNT baru mencapai 70 persen yang telah menirma kartu, sementara sisanya 30 persennya tidak disalurkan dikarenakan sudah ada yang meninggal dan pindah domisili dikabupaten lain. “Jadi kita akan ganti melalui berita acara dari pemerintah desa melalui Musdes (Musyawarah desa) karena melalui Musdes juga akan ditau masyarakat yang sudah mampu dan tidak layak dibantu dan sebaliknya kalau ada yang layak itu yang akan dibantu. Akan tetapi masyarakat yang akan dibantu harus terdaftar diBDT (Basis Data Terpadu), karena tidak bisa asal dimasukan karena itu syarat utamanya harus terdaftar di BDT. Jadi kalau mengganti harus ada berita acara dari desa melalui Musdes tidak bisa mengganti sepihak karena harus diupload berita acara Musdesnya,” jelasnya. (k9)

 

Sumber : https://kolakaposnews.com/



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook