Back to homepage

Sejarah Kepemimpinan Kabupaten Kolaka

Sejarah Kepemimpinan Kabupaten Kolaka

Sidang DPRD Sulawesi Tenggara pada tanggal 27 Juli 1954, bertempat di Raha ibukota Muna, membahas tentang pembagian wilayah Kabupaten Sulawesi   Tenggara menjadi 2  daerah otonom. Kendatipun terjadi perdebatan yang alot, namun akhirnya disetujui  Kabupaten Sulawesi Tenggara dibagi 2 daerah otonom setingkat kabupaten, yang masing-masing diberi nama :

1. Kabupaten Sulawesi Timur, dengan ibukotanya untuk sementara di kewedanaan Kendari. Wilayahnya meliputi kewedanaan Kendari dan Kolaka, kemudian akan ditambah dengan distrik Poleang dan Rumbia.

2. Kabupaten Sulawesi Tenggara, dengan ibukotanya yang berkedudukan di Bau Bau. Wilayahnya meliputi kewedanaan Buton dan Muna. (Talha dalam Tamburaka, 2000:544)

Namun proses penuntutan Kabupaten Sulawesi Timur tiba-tiba berubah secara substansial dengan munculnya keinginan rakyat Kolaka, mengajukan tuntutan baru menjadi Kabupaten Kolaka. Tindakan yang dilakukan pihak kewedanaan Kolaka ini,  sesungguhnya merupakan puncak persaingan diantara etnik daratan yang menyebabkan gagalnya  rencana pembentukan Kabupaten Sulawesi Timur. Gagal membentuk Sulawesi Timur, dan   munculnya gagasan untuk membentuk Kabupaten Kolaka, didukung oleh mahasiswa Kolaka yang  berada di Makassar. Manuver politik para tokoh masyarakat Kolaka, juga akhirnya mendorong tokoh masyarakat Muna, Buton dan Kendari, ikut mengajukan tuntutan untuk berdiri sendiri menjadi satu kabupaten.

Dalam mempersiapkan pembentukan 4 daerah otonom tingkat II itu, pada tanggal 20-22 Juli 1959 diadakanlah musyawarah antar kewedanaan di Kabupaten Sulawesi  Tenggara, yang berlangsung di Kewedanaan Kendari. Rapat ini dihadiri oleh utusan kewedanaan  Buton, Muna, Kolaka dan Kendari, masing-masing berjumlah 15 orang dan 5 orang dari staf Kantor Bupati Kepala Daerah Sulawesi Tenggara. Hadir pula dalam rapat itu, Kepala Daerah Pemerintahan Negeri Buton, H. Abdul Malik, Kepala Pemerintahan Negeri Muna diwakili oleh Asisten Residen Wedana A.R. Muntu, Kepala Pemerintahan Negeri Kendari diwakili oleh Bunggasi dan Kepala pemerintahan negeri Kolaka, Abdul Wahab, dan wakil - wakil dari setiap swapraja Buton, Muna, Kendari dan Kolaka sebagai peninjau dalam musyawarah. (Said D, dalam Tamburaka, 2000:545)

Musyawarah ini dihadiri pula oleh Bupati Kepala Daerah Sulawesi Tenggara Drs. H. La Ode Manarfa, Komandan Komando Pasukan Sulawesi Tenggara selaku pelaksana kuasa perang daerah Sulawesi Tenggara, Mayor TNI Abdul Kahar, Sultan Buton La Ode Falihi, dan Raja Muna La Ode Pandu. Yang menjadi agenda musyawarah adalah membahas masalah-masalah:

1. Keinginan rakyat daratan yang muncul sejak daerah Sulawesi Tenggara dijadikan satu kabupaten, hingga sekarang masih tetap diperjuangkan, yaitu pemekaran Kabupaten Sulawesi Tenggara.

2. Realisasi pembentukan daerah otonom tingkat II dan persiapan pembentukan residen koordinator Sulawesi Tenggara.

3. Pembagian harta milik dan pegawai negeri dari Kabupaten Sulawesi Tenggara kedalam tempat kabupaten yang akan dibentuk (Talha dalam Tamburakan, 2000:545)

Keputusan yang dicapai dalam musyawarah ini diteruskan kepada Gubernur   Propinsi  Sulawesi Selatan Tenggara di Makassar untuk dipertimbangkan. Hasil keputusan rakyat Sulawesi Tenggara, terlaksana setelah ditetapkan Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang pembentukan 4 Daerah otonom Tingkat II sebagai realisasi Pemekaran Kabupaten Sulawesi Tenggara. Kemudian diperkuat dengan SK Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, tentang pengangkatan para Kepala Daerah Tingkat II masing-masing sebagai  berikut:

1. Daerah Tingkat II Buton dengan ibukotanya Bau-Bau dipimpin oleh Kepala Daerah La Ode Abdul Halim.

2. Daerah Tingkat II Muna dengan ibukotanya Raha dipimpin oleh Kepala Daerah Abdul Koedoes

3. Daerah Tingkat II Kendari dengan ibukotanya Kendari dipimpin oleh Kepala Daerah Drs. Abdullah Silondae.

4. Daerah Tingkat II Kolaka dengan ibukotanya Kolaka dipimpin oleh Kepala Daerah

5. Yakub Silondae. (Ghazali dalam Tamburaka, 2000:545-546)

Gubernur Sulawesi Selatan-Tenggara A. Pangeran Pettarani atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 28 Februari 1960 melantik Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kolaka, Yakub Silondae, bertempat di Gedung Nasional Kolaka. Berikut uraian singkat pemerintahan Bupati Kolaka (Tamburaka, 2000)

1. Bupati I : Yakub Silondae (1960 – 1971)

Banyak tantangan yang dihadapi oleh Bupati Yakub Silondae  khususnya terkait stabilitas wilayah dalam meletakkan dasar-dasar  operasional penyelenggaraan pemerintahan di daerah Kabupaten Kolaka.  Selama 11 tahun memimpin daerah ini, ia telah menguras pikiran dan  tenaganya hingga terpaksa meninggalkan daerah ini setelah diangkat menjadi Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara.

2. Bupati II : Letkol (Purn) Lappase (1971-1976)

Bupati dengan gaya kepemimpinan yang terkenal unik. Seorang  prajurit pejuang  kemerdekaan dari Kesatuan TNI-AD berpangkat Letnan Kolonel  Purnawirawan. Sangat peduli pada pengembangan sumber daya  manusia, meskipun dengan memanfaatkan kemampuan daerah  yang sungguh sangat terbatas. Tekat Bupati Lappase memiliki  ungkapan yang khas “Tanamlah apa yang dapat ditanam, serta jaga persatuan sekompak-kompaknya”, ujarnya kepada warga Kolaka yang ditemuinya dalam setiap kunjungan kerja.

3. Bupati III: Letkol (Purn) Muhammad Nur (1976-1981)

Sosok mantan pimpinan Batalyon Militer Woroagi merupakan  peletak dasar-dasar pembangunan fisik Kolaka. Masa kepemimpinannya, seiring dengan stabilitas wilayah yang semakin mantap Kabupaten Kolaka  telah mendapatkan Anugerah Parasamya Purnakarya   Nugraha dari  Pemerintah Pusat atas hasil – hasil pembangunan yang telah  dicapai

oleh Kabupaten Kolaka.

4. Bupati IV: Drs. H. S. Manomang (1982-1987)

Seorang Pamong karir, yang mengutamakan pembenahan  administrasi pemerintahan. Selain itu juga memperioritaskan pembinaan unsur-unsur masyarakat Kabupaten Kolaka untuk mengembangkan  partisipasi masyarakat  terhadap pembangunan.

5. Bupati V : Ir. Andi Pangerang Umar (1988-1993)

Teknokrat yang memulai karirnya dalam tugas-tugas di Sektor Pertanian, sehingga sasaran penekanan dalam kebijakan pemerintah banyak berorientasi ke wilayah pedesaan. Komoditi  pertanian yang berkualitas tinggi dan mahal harganya dianjurkan untuk  dikembangkan

oleh masyarakat. Pada masa ini, pemerintah berhasil memploting wilayah-wilayah pengembangan komoditi pertanian untuk  disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Ia berhasil menggugah dan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan   pertaniannya

untuk komoditas ekspor seperti Kakao dan Lada tanpa meninggalkan tanaman pangan.  Kenikmatan petani atas hasil pertaniannya saat ini, tidak lepas dari kebijakan pemerintahanan Andi Pangerang Umar.

6. Bupati VI: Drs. H. Adel Berty (1993 – 2003)

Pamong yang meniti karir mulai dari tingkat kecamatan hingga  Sekwilda Tingkat II  Kolaka, membuat dirinya terampil untuk  mengolah  aspirasi yang berkembang sesuai  kebutuhan masyarakat menjadi   rumusan program pembangunan. Langkahnya membenahi ruas jalan kota

bahkan dengan mereklamasi pantai di  sekitar kota dan perbaikan sarana pelayanan umum seperti pembangunan Pelabuhan Nusantara akhirnya merubah wajah  ibukota  Kabupaten Kolaka. Karakter yang unik dari pemimpin ini adalah cara kepemimpinannya yang maksimal

mengajak masyarakat terlibat  berpartisipasi dalam program-program pembangunan.

7. Bupati VII: Drs. H. Buhari Matta, M.Si (2004 - 2013)

Pemimpin yang menuangkan blue print pembangunan Kabupaten Kolaka dengan tajuk “Kolaka Emas 2010”. Tajuk tersebut merupakan kumpulan konsep, strategi dan  program unggulan pemerintah  daerah dalam melakukan/ melaksanakan  berbagai aktivitas  pemerintahan. Pendekatan tersebut  antara lain “GERBANGKASTER”   akronim dari Gerakan Pembangunan   Kawasan  Tertinggal, sedangkan “GERBANGMASTRA”  adalah  Gerakan  Pembangunan  Masyarakat Sejahtera. Tujuan   utamanya adalah menggenjot   peningkatan kesejahteraan masyarakat dan  kemajuan   daerah. Secara khusus kedua pendekatan tersebut bertujuan akhir mewujudkan masyarakat dan daerah Kolaka sejahtera, mandiri, perjuangan, religius dan berbudaya secara demokratis.