Pemkab Kolaka Ikuti Rakornas Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos di 43 Kabupaten/Kota
Pemkab Kolaka Ikuti Rakornas Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos di 43 Kabupaten/Kota.
Kolaka – Pemerintah Kabupaten Kolaka yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka, Akbar mengikuti Rapat Koordinasi Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) di 43 kabupaten/kota secara hybrid. Senin (29/06)
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat koordinasi dan monitoring pelaksanaan perluasan digitalisasi bansos, sekaligus mempersiapkan rencana kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia untuk meninjau progres pelaksanaan piloting digitalisasi bansos serta rapat terbatas mengenai pemerintah digital.
Rapat tersebut diikuti oleh Gubernur Bali, Gubernur Jawa Timur, serta para gubernur, bupati, dan wali kota dari daerah yang menjadi lokasi perluasan program.
Berdasarkan paparan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, program perluasan digitalisasi bansos kini telah menjangkau 26 provinsi, 43 kabupaten/kota, dengan cakupan sekitar 38,7 juta jiwa, 12,5 juta kepala keluarga, serta didukung oleh sekitar 140 ribu agen/pendamping di berbagai daerah.
Selain itu, pemerintah memperkenalkan Dashboard Monitoring Pelaksanaan Piloting yang memungkinkan pemantauan progres perluasan program secara real-time, dapat diakses oleh pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.
Dashboard tersebut diharapkan mampu meningkatkan visibilitas pelaksanaan kegiatan, mempercepat respons terhadap berbagai kendala di lapangan, serta mendukung pengambilan kebijakan yang objektif dan berbasis data.
Pada sesi monitoring progres, Kabupaten Kolaka turut menjadi salah satu daerah perluasan program. Berdasarkan pembaruan data 29 Juni 2026, Kabupaten Kolaka memiliki 465.207 kepala keluarga (populasi) dengan 175 kepala keluarga telah terdaftar dalam pelaksanaan uji coba digitalisasi bansos atau sekitar 0,04 persen.
Pemerintah Kabupaten Kolaka berkomitmen mendukung percepatan transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial melalui penguatan koordinasi lintas sektor, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan efektif, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
